Rakyat monitoring.Com| JAKARTA
Gencarnya informasi dan pemberitaan tentang Kepolisian Republik Indonesia, masih menduduki peringkat tertinggi dibanding instansi lainnya di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak beberapa pekan silam sampai hari ini. ( Baca : Pemberitaan dari Instansi Kepolisian RI Yang Massif Patut Menjadi Contoh Bagi Instansi Pemerintah Untuk Sosialisasi Program Agar Dapat Dipahami Masyarakat, Banten, Newshunters, 4 Juli 2026).
Pemberitaan mengenai instansi Polri yang gencar dan massif serta ikut memberi pencerahan terhadap masyarakat ini meliputi pemberitaan, ulasan, release, program serta penyuluhan bagi warga masyarakat, sehingga sangat mengesankan Polri sungguh telah melakukan reformasi, kendati secara rinci dan prosedur pemberitahuan tentang hasil reformasi tersebut belum terekspose secara terbuka untuk publik, termasuk hasil dari Tim Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Namun esensinya masyarakat mulai merasakan adanya perubahan yang cukup signifikan, setidaknya personil Polri tidak lagi bergentayangan di jalan raya sehingga membuat gugup dan panik warga masyarakat sebagai pengguna jalan yang acap kali terkena tilang. Apalagi untuk masyarakat petani yang mendapat support untuk bercocok tanam, merasa sangat terbantu dalam mengolah lahan atau bahkan untuk membeli pupuk yang selalu sulit diperoleh saat diperlukan agar panen yang kelak akan dilakukan tidak sampai gagal atau menurun hasil panenannya.
Pemberitaan tentang instansi Polri, baik pada tingkat pusat maupun di daerah, masih tampak konsisten sepanjang hasil pemantauan Atlantika Institut Nusantara yang terus mengikuti perkembangan pemberitaan melalui media sosial berbasis internet yang kini menjadi andalan utama untuk berbagi informasi, publikasi dan komunikasi yang cukup efektif dan efisien serta murah meriah serta simpel untuk diikuti oleh berbagai kalangan, kendati secara umum kualitas sajian media sosial masih perlu terus ditingkatkan, misalnya melalui kerjasama dengan instansi pemerintah melalui aturan main yang lebih bersifat saling mendukung antara pekerja pers dengan pihak instansi serta lembaga yang ada di lingkungan pemerintah.
Jalinan kerjasama ini dapat dijadikan cara terbaik bersinergi antar media sosial dan instansi pemerintah yang sangat terkesan lemah dalam hal informasi dan pemberitaan, apalagi hendak membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat melalui media sosial berbasis internet yang dapat dilakukan oleh instansi, lembaga maupun badan usaha milik negara, agar tidak terkesan tertutup untuk diketahui oleh masyarakat.
Kecuali itu, untuk mengharap kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI yang tidak melakukan fungsi dan tugasnya sebagai pembina pets, media massa utamanya media sosial yang berbasis internet. Bahkan diseminasi informasi pemerintah ke publik sangat sulit didapatkan. Demikian juga komunikasi untuk publik nyaris tidak ada yang dapat dirasakan. Apalagi untuk pembinaan literasi digital yang cuma sebatas pengawasan.
Karena perbedaan antara Deppen (Departemen Penerangan) dahulu dengan Kekomdigit sekarang fokus mengendalikan media massa, penyiaran, pers. Sedangkan komunikasi publik tidak sama sekali dapat dirasakan oleh masyarakat.
Oleh karena itu, agresivitas pemberitaan dari instansi Polri dapat terus menerus dikembangkan lebih baik untuk menjembatani kerenggangan Polisi dengan masyarakat yang selama ini terkesan ada sekat, tidak merakyat. Karena itu berbagai program dan kegiatan Polri — baik pada tingkat pusat hingga di daerah — dapat terus digencarkan. Setidaknya dengan begitu — jika dapat dilakukan dengan baik dan berkesinambungan — bisa menjadi contoh atau pilot projek yang dapat dan perlu dilakukan juga oleh instansi pemerintah dengan segenap bidang usaha dan lembaga yang ada dapat membangun kerjasama dengan media sosial yang cukup potensial sumber dayanya, termasuk manusia yang terlibat di dalamnya untuk dikembangkan sebagai bagian dari wujud pengabdian secara bersama untuk masyarakat.
Sebab pengaruh media sosial harus diakui sangat besar — manfaat maupun mudaratnya — sehingga perlu sentuhan kepedulian bersama segenap warga bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang bersama menuju Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera hingga lebih beradab.
Model kerjasama Polri dengan menjalin kemitraan bersama media sosial berbasis internet dapat ditelisik seperti hasil pengamatan Atlantika Institut Nusantara yang mencatat sejumlah media sosial yang tampak aktif dan konsisten memberitakan acara, aktivitas serta program instansi Polri yang cukup bagus tampil setidaknya sejak aksi besar pada Agustus 2025 hingga perayaan hari Bhayangkara tahun 2026 yang semakin massif dan agresif hingga mencerminkan keinginan Polri melakukan reformasi diri sambil terus melakukan pengabdian untuk masyarakat seperti giat bersama para petani untuk mewujudkan swasembada pangan, khususnya jagung yang kini tak lagi diimpor dari negara tetangga.
Banten, 18 Juli 2026
