RAKYATMONITORING|JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terus memperkuat langkah jemput bola dalam memperjuangkan percepatan pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat, salah satunya dengan membawa sejumlah usulan prioritas ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kamis (17/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Rohil menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan peninjgkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pengembangan rumah sakit daerah, penanganan kawasan kumuh, serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur.
Rombongan Pemkab Rohil di antaranya diikuti Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rohil Khoirul Fahmi, ST., Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rohil Aulia Putra, ST., Kepala Inspektorat Rohil H. Sarman Syahroni, ST., M.IP., serta Direktur RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi dr. Tri Buana Tungga Dewi yang diwakili Kepala Bidang Tata Usaha Jefri Barus, SKM., bersama sejumlah pejabat lainnya.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkab Rohil untuk membuka ruang dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai seluruh agenda pembangunan secara mandiri.
Atas Instruksi Bupati, Pemkab Rohil Aktif Jemput Bola
Kepala Dinas PUPR Rohil Khoirul Fahmi mengatakan, langkah tersebut dilakukan atas instruksi Bupati Rokan Hilir H. Bistamam. Menurutnya, pemerintah daerah harus proaktif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat agar kebutuhan pembangunan daerah dapat diselaraskan dengan program nasional.
«“Atas instruksi Bapak Bupati H. Bistamam, kita terus melakukan jemput bola dan membangun komunikasi dengan kementerian terkait. Beberapa usulan strategis daerah kita sampaikan, terutama yang berkaitan dengan rumah sakit daerah, kawasan kumuh dan infrastruktur,” ujar Khoirul Fahmi, Kamis (17/9/2026).»
Ia menjelaskan, penyampaian usulan ke pemerintah pusat tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan anggaran. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bagian dari proses menyelaraskan perencanaan pembangunan Rohil dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
Khoirul mengakui, keterbatasan fiskal menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menghentikan upaya untuk mencari alternatif pembiayaan maupun peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat.
«“Di tengah keterbatasan anggaran daerah, tentu kita tidak boleh menyurutkan semangat. Justru sinergi dan kerja sama seluruh instansi harus semakin diperkuat. Kita harus bersama-sama mencari peluang dan solusi agar pembangunan di Rokan Hilir tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.»
Perkuat Sinkronisasi Pembangunan Pusat dan Daerah
Khoirul menambahkan, pembangunan daerah tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar berbagai program yang dirancang dapat berjalan secara terarah dan memiliki dukungan perencanaan yang kuat.
Karena itu, Pemkab Rohil terus mendorong komunikasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait. Setiap usulan diharapkan didukung perencanaan serta data yang memadai sehingga dapat dipertimbangkan sesuai mekanisme pembangunan nasional.
Bagi Pemkab Rohil, pengembangan rumah sakit daerah, penanganan kawasan kumuh dan peningkatan infrastruktur merupakan sejumlah kebutuhan yang berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
«“Kita ingin setiap usulan yang disampaikan benar-benar memiliki dampak bagi masyarakat. Prinsipnya, kita bekerja bersama, membangun komunikasi dan mencari dukungan agar kebutuhan pembangunan Rohil dapat diperjuangkan secara maksimal,” kata Khoirul.»
Ia berharap komunikasi dan sinergi antara Pemkab Rohil dengan pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, berbagai program prioritas daerah yang diusulkan dapat memperoleh perhatian dan dukungan sesuai tahapan serta mekanisme perencanaan pembangunan.
Melalui langkah jemput bola tersebut, Pemkab Rohil menegaskan komitmennya untuk terus mencari ruang kolaborasi di tengah keterbatasan fiskal, sehingga agenda pembangunan daerah tetap dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Redaksi
