Rakyat Monitoring.Com| PINGGIR
Dugaan praktik penimbunan dan pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar berskala besar kembali membongkar keresahan warga di Kecamatan Pinggir.
Aktivitas ilegal yang dinilai terorganisasi rapi ini diduga kuat dikomandoi oleh seorang mafia penampung berinisial RN (Rinaldi/Rinaldo).
Berdasarkan investigasi dan laporan dari masyarakat sekitar, RN tidak bergerak sendiri. Ia mengoperasikan jaringan terstruktur yang melibatkan kaki tangannya, antara lain berinisial SB (Sembiring) dan PB (Pasaribu).
Modus Operasi dan Lokasi SPBU:
Jaringan ini diketahui bekerja sama dengan pihak pengelola di dua titik pengisian strategis di Kecamatan Pinggir, yaitu:
SPBU Muara Basung
SPBU Balai Raja
Modus yang digunakan adalah mengoperasikan puluhan truk berwarna kuning untuk mengantre dan melangsir solar subsidi secara berulang-ulang dalam sehari. Aktivitas ini memicu kemacetan parah karena antrean truk yang mengular hingga memakan badan jalan raya umum. Minyak hasil lansiran tersebut kemudian dikumpulkan dan disetorkan langsung kepada RN sebagai penampung utama.
Keterlibatan Pengelola dan Dugaan Bekingan
Aksi penimbunan ini dilaporkan telah berlangsung lama dan berjalan mulus. RN diduga memiliki akses khusus dengan manajemen SPBU yang ditengarai ikut memfasilitasi kelancaran manipulasi kuota, termasuk dalam pengurusan dokumen Delivery Order (DO) ke pihak Pertamina.
Lebih mengejutkan lagi, informasi yang dihimpun dari masyarakat mengindikasikan bahwa bisnis ilegal RN ini berjalan lancar karena diduga kuat dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum (Polri) dan oknum TNI. Hal inilah yang disinyalir membuat jaringan tersebut terkesan kebal hukum selama ini.
Desakan Tindakan Tegas
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat mendesak keras kepada Kapolda Riau, PANGDAM WIRABIMA , serta institusi berwenang untuk segera turun tangan melakukan pengusutan tuntas tanpa tebang pilih. Tindakan tegas sangat diperlukan karena aktivitas mafia ini telah merugikan masyarakat luas, merusak fasilitas jalan umum, dan memicu kelangkaan solar bersubsidi yang seharusnya menjadi hak masyarakat kecil.
