RAKYATMONITORING|ROKAN HILIR – Tahapan Pemilihan Penghulu (Pilpeng) Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, memasuki babak baru. Hingga penutupan masa pendaftaran pada 29 Juli 2026, tercatat enam bakal calon resmi mendaftarkan diri kepada Panitia Pilpeng Bagan Jawa.
Enam bakal calon yang telah mendaftar tersebut yakni Irwanto, Maflizar, Harsono, Al Husanul Husna, Eko Wahyudi, dan Zulpakar.
Mengacu pada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu, apabila jumlah bakal calon yang memenuhi syarat melebihi lima orang, maka akan dilakukan seleksi tambahan.
Penilaian tersebut meliputi pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, serta dukungan masyarakat yang tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Setelah tahapan pendaftaran berakhir, proses Pilpeng akan dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi administrasi, tes tertulis dan wawancara, tes membaca Al-Qur’an, hingga penetapan calon penghulu yang dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan.
Salah satu bakal calon penghulu, Zulpakar, SE., M.Si, menyatakan dirinya siap mengikuti seluruh tahapan yang telah ditetapkan panitia. Ia optimistis masyarakat Bagan Jawa saat ini semakin cerdas dalam menentukan pilihan dan menginginkan perubahan yang membawa kemajuan bagi kepenghuluan.
“Saya sangat siap mengikuti seluruh tahapan Pilpeng Bagan Jawa. Saya yakin masyarakat Bagan Jawa sudah cerdas dalam menentukan pilihannya. Masyarakat tidak ingin lagi terjebak dalam ketidakpastian, tidak ingin pemerintahan berjalan tidak efektif, dan tidak ingin terus-menerus terkotak-kotak. Masyarakat menginginkan perubahan, persatuan, serta pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga,” ujar Zulpakar, Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, kontestasi Pilpeng harus berjalan secara jujur, adil, aman, dan demokratis tanpa adanya intimidasi maupun praktik-praktik yang mencederai proses demokrasi.
Untuk mengantisipasi potensi kecurangan, penggelembungan suara, intimidasi verbal, intimidasi fisik, intimidasi psikologis, intimidasi sosial, hingga praktik politik uang (money politics), timnya telah menyiapkan langkah pengawasan serta pendampingan hukum.
“Kami ingin memastikan seluruh proses Pilpeng berjalan sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, kami telah menggandeng Law Firm Duen Sasberi, SH & Partner untuk memberikan pendampingan hukum dan mengawal seluruh tahapan pemilihan,” katanya.
Selain menyampaikan komitmen menjaga demokrasi yang sehat, Zulpakar juga memaparkan sejumlah program yang akan menjadi prioritas apabila mendapat amanah memimpin Kepenghuluan Bagan Jawa.
Salah satu program yang menjadi perhatian masyarakat adalah komitmennya untuk mempermudah pengurusan administrasi pertanahan, khususnya Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga menegaskan tidak memiliki agenda pergantian perangkat kepenghuluan apabila terpilih sebagai penghulu.
“Saya ingin seluruh perangkat kepenghuluan, kepala dusun, RT/RW, dan kaur dapat bekerja dengan tenang. Pemerintahan yang baik membutuhkan kebersamaan, kekompakan, dan rasa aman dalam bekerja demi melayani masyarakat,” ujarnya.
Komitmen lain yang turut menjadi sorotan adalah pernyataannya yang bersedia tidak menerima gaji dan tunjangan penghulu apabila dipercaya memimpin Bagan Jawa.
Menurut Zulpakar, komitmen tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa hak gaji dan tunjangan yang seharusnya diterima akan dialihkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti membantu masyarakat kurang mampu, fakir miskin, lansia, anak yatim piatu, janda dhuafa, serta warga yang tertimpa musibah.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Zulpakar berkomitmen membangun pemerintahan yang transparan, profesional, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun sumber pendapatan kepenghuluan lainnya harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ia juga berencana memperkuat sinergi antara Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) guna menciptakan pemerintahan yang harmonis serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
“Bagi saya, jabatan penghulu bukan sekadar jabatan administratif. Ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Dengan hadirnya enam bakal calon yang telah mendaftar, kontestasi Pilpeng Bagan Jawa 2026 diperkirakan berlangsung kompetitif. Masing-masing kandidat mulai menawarkan gagasan dan program terbaik guna merebut kepercayaan masyarakat serta membawa Bagan Jawa menuju arah pembangunan yang lebih maju dan harmonis.
