RAKYATMONITORING|BAGAN JAWA – Kontestasi Pemilihan Penghulu (Pilpeng) Bagan Jawa tahun ini menghadirkan warna baru yang belum pernah terjadi sejak Kabupaten Rokan Hilir berdiri. Salah satu kandidat, Zulpakar, SE, M.Si, secara terbuka menyatakan komitmennya untuk tidak menerima gaji dan tunjangan selama menjabat sebagai Penghulu apabila dipercaya masyarakat memimpin Kepenghuluan Bagan Jawa.
Komitmen tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga dituangkan dalam surat pernyataan resmi bermaterai Rp10.000 yang ditandatangani atas kesadaran penuh tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun.
Menurut Zulpakar, keputusan tersebut merupakan bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat dan bukan sekadar janji politik yang disampaikan saat masa kampanye.
“Saya bersedia melepaskan hak saya atas gaji dan tunjangan sebagai Penghulu Bagan Jawa. Seluruh hak tersebut akan dialokasikan untuk kepentingan sosial masyarakat melalui kas kepenghuluan,” tegasnya.
Dana yang berasal dari gaji dan tunjangan tersebut, lanjut Zulpakar, akan dipergunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu, janda dhuafa, fakir miskin, lansia, anak yatim piatu, warga yang mengalami musibah, hingga mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
Komitmen tersebut mendapat respons positif dari sejumlah warga. Nurdin Selamat, salah seorang tokoh masyarakat Bagan Jawa, menilai langkah yang diambil Zulpakar merupakan bentuk keberanian dan kepedulian yang jarang ditemukan dalam dunia politik tingkat kepenghuluan.
“Ini baru calon penghulu yang menunjukkan pengabdian nyata kepada masyarakat. Program yang disampaikan jelas dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Sutiyo. Ia menilai visi dan misi yang ditawarkan Zulpakar realistis serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Selain komitmen melepaskan gaji dan tunjangan, Zulpakar juga berjanji akan membangun tata kelola pemerintahan kepenghuluan yang transparan, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa seluruh pelayanan administrasi kepenghuluan harus diberikan secara mudah, cepat, dan tanpa pungutan biaya.
“Pelayanan kepada masyarakat adalah kewajiban pemerintah. Karena itu, segala bentuk pengurusan administrasi kepenghuluan harus diberikan secara gratis sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Dalam bidang pembangunan, Zulpakar berkomitmen mengelola Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta seluruh sumber pendapatan kepenghuluan secara transparan, akuntabel, dan merata sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
Tidak hanya itu, ia juga bertekad memperkuat hubungan kerja antara Pemerintah Kepenghuluan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) agar tercipta pemerintahan yang harmonis, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara kedua lembaga tersebut sangat penting untuk mengakhiri berbagai konflik dan perbedaan yang selama ini dinilai menghambat jalannya pemerintahan di tingkat kepenghuluan.
Zulpakar juga berencana melakukan berbagai upaya untuk menambah sumber pendapatan kepenghuluan melalui program “jemput bola” ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun pihak-pihak lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
“Bagan Jawa tidak boleh hanya bergantung pada DD dan ADD. Kita harus aktif mencari peluang dan sumber pendanaan lain yang sah demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Zulpakar menyatakan siap mempertanggungjawabkan seluruh komitmennya kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Ia bahkan menegaskan bersedia menerima sanksi moral, administratif, maupun sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku apabila di kemudian hari terbukti melanggar pernyataan yang telah dibuat.
Bagi Zulpakar, jabatan penghulu bukan sekadar posisi politik, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan pengabdian kepada masyarakat.
